PROBLEM SUPREMASI HUKUM

Supremasi hukum

Tiopan Parasian LG

Sejak drama perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri mencuat sebagai ekses penetapan Komjen BG, calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi, menjadi tersangka, wacana supremasi hukum menjadi salah satu frase yang sangat popular dan menjadi santapan harian publik di media. Praktisi hukum, pengamat, pakar, hingga masyarakat awam dengan fasih menggunakan kata itu ketika mengomentari tentang perseteruan KPK-Polri. Frasa supremasi hukum itu pulalah yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menggambarkan penghormatannya atas proses hukum yang ditempuh oleh Komjen BG yang mempersoalkan penetapan dirinya menjadi tersangka, praperadilan.

Proses bergulir terus. Banjir yang membuat puluhan ribu masyarakat Jakarta harus mengungsi untuk menyelamatkan diri tidak mampu meredakan ekskalasi perseteruan KPK-Polri. Bahkan, belakangan KPK menyampaikan ke publik tentang adanya teror terhadap staf mereka. Sungguh, teror mengerikan itu berlangsung di saat yang sama ketika presiden memilih untuk menegakkan supremasi hukum terkait perseteruan itu.  

Karakter Versus Hukum

Perseteruan KPK-Polri menggugah para pakar untuk menyoal kembali posisi hukum dengan moral dan etika, persoalan klasik yang tidak pernah tuntas di mana sebagian pihak berpendapat bahwa moral dan etika lebih tinggi dari hukum sementara sebagian lain mengatakan bahwa hukum lebih tinggi dari moral dan etika.

Sekadar contoh, ketika Polri melakukan penangkapan pada Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) yang dilakukan ketika BW mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung diborgol persis seperti prosedur penangkapan seorang teroris, para pendukung supremasi etika terhadap hukum langsung bereaksi dengan argumentasi rasional, bahwa BW seorang pejabat Negara yang seharusnya dihormati sekalipun dalam proses penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa akan kelihatan beradab bila proses hukum terhadap BW diawali dengan pemanggilan. Sementara pendukung supremasi hukum berdalih bahwa aturannya memang demikian. Bila aturannya demikian, maka siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus menerima perlakuan yang sama. Lucunya, orang yang sama juga menyoal etika dengan sudut pandang yang berlawanan tentang penetapan BG sebagai tersangka.

Tampaknya, menghadapi persoalan etika dan moral dibutuhkan cakrawala pemikiran baru melalui pemahaman distingsi antara moral, hukum, dan etika dengan karakter. Karakter yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk melalui penyelarasan perilaku dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dan abadi (mendekati apa yang dalam istilah hukum disebut sebagai hukum kodrat). Karakter mengandaikan kebebasan manusia secara mutlak untuk menggunakan pilihan bebasnya melakukan yang baik atau yang buruk. Seorang berkarakter memahami yang baik dan yang buruk serta memilih melakukan yang baik bukan karena paksaan dari luar.

Moral sesungguhnya berada di sisi yang sama dengan karakter, hanya saja moral biasanya berpijak pada kebiasaan-kebiasan yang bersifat sektoral, hanya berlaku pada komunitas tertentu yang merupakan bagian dari norma umum perilaku manusia yang mengikatnya secara lahir batin, baik secara individual maupun sosial, sementara etika sejatinya adalah ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk.

Di sisi lain, hukum merupakan seperangkat norma perilaku sosial manusia dalam bentuk sistem aturan, ketentuan, panduan tertulis ataupun lisan, yang secara resmi mengikat dan dapat dipaksakan oleh penguasa yang berwenang dan sah. Pelaksanaan hukum dapat dituntut dan pelanggaran terhadapnya dapat  dikenakan sanksi. Dengan demikian, hukum berpijak pada ketidakbebasan manusia.

Melalui perspektif baru ini, terbukalah horison baru tentang keutamaan manusia dari perspektif kualitas. Kualitas manusia yang berkarakter jelas lebih unggul dari kualitas manusia yang berpijak pada hokum, dan barang kali itulah yang tepat disebut sebagai revolusi mental. Ketika seseorang melakukan yang baik karena ia semata-mata ingin melakukan yang baik jauh lebih berkualitas dibanding ketika seseorang melakukan yang baik hanya karena takut pada hukuman. Andaikan semua orang sudah berkarakter, hukum tidak lagi diperlukan, sebaliknya bila semua orang mematuhi supremasi hukum, belum tentu ia berkarakter.

DILEMA SUPREMASI HUKUM

Eksistensi manusia mendahului eksistensi hukum. Eksistensi hukum mengandaikan adanya kehidupan bersama manusia dalam suatu wikayah tertentu, di mana pada wilayah yang sama manusia bisa eksis sebelum adanya hukum. Sebagai makhluk sosial, yang secara kodrati berinteraksi dengan sesamanya dibutuhkan suatu system yang dapat mengatur lalu lintas interaksi manusia agar tertata dan bisa mengatasi konflik yang timbul. Kondisi itulah yang melahirkan hukum. Dengan adanya hukum, manusia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi bila ia melakukan sesuatu.

Pada perkembangannya, supremasi hukum menjadi salah satu sendi dalam suatu negara demokrasi modern. Tidak bisa dielak bahwa hukum memegang peran rasional penting dalam tata kelola negara sekaligus salah satu unsur pembentuk karakter. Pengalaman sejarah mengerucut pada pentingnya supremasi hukum di atas kekuasaan lain hingga melahirkan pepatah terkenal lex non a rege est violanda (Hukum tidak boleh dilanggar oleh raja). Namun, di atas hokum yang bersifat rasional, manusia adalah makhluk emosional yang memiliki perasaan dengan kemampuan untuk berempati terhadap makhluk lain. Bagaimanapun hukum tetaplah hanya sebuah sistem tata sosial yang memiliki batas-batas dan mensyaratkan penafsiran manusia yang tidak sepenuhnya rasional melainkan kumpulan rasional, emosional, dan spiritual. Itulah sebabnya kita sering menyaksikan para pakar dalam bidang hukum yang sama menyatakan penafsiran yang berbeda terhadap satu tema tertentu yang jelas-jelas secara linguistik ertera dalam hukum. Selain itu, hukum dijalankan oleh manusia, hukum yang baik di tangan manusia yang buruk akan menjadi buruk, sementara hukum yang buruk di tangan manusia yang baik akan menjadi baik.

Kembali ke persoalan perseteruan KPK dengan Polri, Presiden Jokowi seharusnya menggunakan nuraninya sebagai manusia baik untuk memastikan apakah hukum di negara ini sekarang dijalankan oleh orang-orang baik atau tidak baik. Dalam kondisi hukum berada di tangan manusia yang tidak baik, hukum menjadi tidak adil dan kehilangan kewibawaannya serta tidak layak untuk didahulukan dan dengan demikian alasan supremasi hukum untuk memperlambat penyelesaian konflik KPK dengan Polri tidak dapat diterima.

Lagi pula, sebagai orang berkarakter, Presiden Jokowi tidak boleh melepaskan tanggung jawab dalam berlarut-larutnya permasalahan yang menyita energi bangsa ini, setidaknya bila sinyalemen yang mengatakan bahwa jauh sebelum pencalonan Kapolri ternyata KPK telah memberikan garus merah untuk Komjen BG, mengapa Jokowi harus memaksakan mencalonkan BG sementara ia punya banyak kesempatan untuk menganulirnya. Di saat yang sama ia pasti tahu bahwa untuk menjadi pejabat publik dibutuhkan bukan sekadar citra bersih dari hukum secara normatif melainkan trust lah yang utama sebagai syarat menuju negara berkarakter. SALAM KARAKTER!

Penulis adalah Sekjen Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK) dan aktivis pendidikan KARAKTER.

Posted in OPINI and tagged , .