PHILOSOPHY TODAY: KONSEP NEGARA SEJAHTERA MENURUT JM KEYNES

Dua ideologi ekonomi yang menguasai dunia sejak lama, kapitalisme dan sosialisme dianggap tidak mampu memenuhi tujuan-tujuan utopisnya untuk mencapai masyarakat yang makmur. Sosialisme yang memutlakkan peran negara dalam semua kegiatan ekonomi berakhir pada hegemoni negara atas rakyat. Kesetaraan yang diharapkan tidak pernah terbukti dapat dicapai. Sementara itu, kapitalisme yang melepaskan kegiatan ekonomi kepada mekanisme pasar ternyata menciptakan jurang yang lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.

Kegagalan dua ideologi tersebut menciptakan masyarakat yang makmur mendorong beberapa pemikir ekonomi mencari jalan tengah yang mampu menciptakan kondisi lebih baik bagi rakyat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh banyak pemikir ekonomi adalah negara sejahtera (welfare state).

Negara sejahtera adalah konsep pemerintahan di mana negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep negara sejahtera didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak.

Konsep negara sejahtera adalah konsep di mana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsep ini berkebalikan dengan konsep negara penjaga malam atau nachtwakerstaat di mana terdapat pembatasan peran pemerintah terhadap masalah-masalah ekonomi sosial masyarakat, sehingga peran negara hanyalah menegakkan hukum.

Istilah negara sejahtera secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Sosiolog T.H. Marshall mengidentifikasi negara sejahtera sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada cara Jerman, Britania Raya dan negara-negara lain mengembangkan sistem kesejahteraannya secara historis.

Negara-negara sejahtera saat ini meliputi negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mereka menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model Nordik. Esping-Andersen mengelompokkan sistem negara kesejahteraan paling maju menjadi tiga kategori: Demokratik Sosial, Konservatif, dan Liberal.

Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan) dan perorangan (dalam bentuk tunjangan). Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh “ekonomi campuran”. Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin.

Posted in EKONOMI, PHILOSOPHY TODAY, POLITIK.

Tinggalkan Balasan