PEMERINTAH BERI PELUANG PTN BADAN HUKUM PEROLEH DANA DARI MASYARAKAT

Jakarta, tiologi.Com


itb-2Agar mampu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, di samping menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga memberikan peluang bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum untuk memperoleh dana dari masyarakat. Peluang ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Agustus 2013.

Pada Pasal 3 Ayat (2) PP ini ditegaskan, selain dialokasikan dari APBN, pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum juga dapat bersumber dari: a. Masyarakat; b. Biaya pendidikan; c. Pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum; d. Kerjasama Tridharma; e. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan/atau f. Sumber lain yang sah.

“Sumber pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud merupakan pendapatan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom, dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” bunyi Pasal 3 Ayat (3,4) PP tersebut.

Selain itu, PTN Badan Hukum juga dapat menerima pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pemerintah dapat memberinaan Pendanaan PTN Badan Hukum dalam bentuk berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan PTN Badan Hukum.

Menurut PP ini, PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Mendikbud dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

“PTN Badan Hukum dapat memungut uang kuliah dari mahasiswa, dan dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan/atau beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi,” bunyi Pasal 9 Ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 itu.

Mekanisme Pendidikan

Mengenai pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN, menurut PP ini diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Besarnya bantuan operasional itu didasarkan pada perhitungan standar satuan operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Mendikbud, dengan mempertimbangan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

Untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN itu, PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada Mendikbud sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN. Usulan tersebut paling sedikit memuat: a. Target kinerja; b. Kebutuhan biaya operasional Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada PTN Badan Hukuml dan c. Perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.

Selanjutnya, Mendikbud akan membahas usulan tersebut, dan jika sudah menyetujui akan meneruskan kepada Menteri Keuangan. “Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN,” bunyi Pasal 11 Ayat (5) PP tersebut.

Selain itu, PTN Badan Hukum juga harus menyusun rencana kerja dan anggaran dengan memuat besaran  Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam APBN dan sumber pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh majelis wali amanat setelah pengesahan APBN dan/atau APBD.

“Rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya digunakan untuk menyusun kontrak kinerja PTN Badan Hukum dengan Mendikbud,” bunyi Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/2013 itu.

Menurut PP ini, Rektor wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada majelis wali amanat, Mendikbud, dan Menteri Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun secara sistematis, akurat, handal dan akuntabel berdasarkan prinsip akuntasi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

“Penyesuaian bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan paling lambat pada 10 Agustus 2014,” tegas Pasal 16 PP  yang berlaku mulai pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Agustus 2013 itu.

(T01/tiologi.Com/Seskab/)

Posted in PENDIDIKAN and tagged , , , , .