REVISI NILAI RAPOR MARAK JELANG SNM PTN

tiologi.com***

Mendekati masa-masa pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) banyak sekolah yang mengajukan revisi nilai rapor siswanya. Usulan revisi nilai rapor itu marak selama masa pengisian pangkalan data statistik siswa dan sekolah (PDSS).

Permintaan revisi nilai rapor itu memang tidak bisa dipakai acuan apakah terjadi pengatrolan nilai rapor. Namun permintaan revisi nilai itu bisa menjadi celah untuk mengubah nilai rapor siswa dari yang semula jelek, menjadi lebih baik.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Humas Panitia Pusat SNM PTN 2016 Bambang Hermanto mengatakan tahun ini memang banyak sekali sekolah yang mengajukan perubahan atau revisi nilai rapor. ’’Yang diubah ada yang nilai rapor di kelas 1 dan 2 (SMA, red),’’ katanya Jumat (5/2/2016).

Dia menuturkan kebiasaan sekolah mengajukan revisi nilai rapor tidak terjadi hanya tahun ini saja. Menurut pegawai Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, di tahun-tahun sebelumnya juga banyak sekolah yang mengajukan revisi nilai rapor siswanya.

Bambang tidak ingin berburuk sangka bahwa revisi nilai itu dijadikan sebagai modus mengatrol nilai rapor siswa. Dia mengatakan bisa jadi memang dalam menginput nilai rapor siswa tahun sebelumnya, terjadi kesalahan sehingga harus diperbaiki.

’’Kejujuran di dalam pengisian nilai rapor kita jamin dengan sistem yang kuat,’’ jelasnya.

Bambang mengatakan bahwa untuk sekolah-sekolah dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang banyak, pengisian PDSS bukan hal yang ringan. Dengan banyaknya jumlah siswa yang ada, wajar jika ada kesalahan-kesalahan kecil dalam pengisian rapor.

PTN SEDIAKAN 20 PERSEN UNTUK SISWA MISKIN

Sementara itu, Men­teri Riset, Teknologi, dan Pen­di­dikan Tinggi Mohammad Nasir menegaskan dalam pe­ne­rimaan calon mahasiswa baru, perguruan tinggi negeri mem­berikan kuota 20 persen untuk anak miskin yang dibiayai oleh pemerintah.

Menristekdikti Muham­mad Nasir yang didampingi Irjen Kemenristekdikti Jamal Wi­woho mengatakan hal ter­sebut seusai membuka rapat koordinasi pengawasan Ins­pek­torat Jenderal Ke­men­ristek­dikti di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/2).

Ia mengatakan untuk 10 persen diberikan kepada anak yang tergolong miskin, tetapi membayar kuliah makasimal Rpsatu juta per semester dan yang 70 persen untuk umum yang disesuaikan dengan kon­disi perekonomian orang tua. Besar kecilnya uang kuliah tunggal (UKT) ditentukan oleh rektor masing-masing per­guruan tinggi.

“Untuk itu saya minta da­lam memberikan beasiswa ke­pada anak miskin yang ber­prestasi itu jangan sampai ke­liru. Kami berharap per­guruan tinggi betul-betul men­ge­cek kondisi orang tuanya sampai ke rumah masing-ma­sing,” katanya.

Ia mengatakan dalam me­ne­n­tukan UKT kepada ma­ha­siswa juga harus ada keadilan dan bagi mereka yang orang tuanya mampu tidak boleh meminta membayar seperti mereka yang tidak mampu.

Menristekdikti me­nga­ta­kan untuk anggaran PT ne­geri dalam tahun ini juga tidak mengalami perubahan dan masih seperti tahun lalu yaitu sebesar Rp4,55 triliun.

“Aggaran pemerintah yang ada semua digunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur, anggaran pen­didikan juga tidak naik,” katanya.

Ia mengatakan UKT tahun ini juga tidak akan naik, masih seperti tahun lalu karena ang­garan yang diberikan peme­rintah juga masih sama.***

Posted in .

Tinggalkan Balasan