INVESTASI DEMOKRASI

INVESTASI DEMOKRASI

Tiopan LG

Oleh: Tiopan Parasian LG

Niat sekelompok anggota legislatif mengubah pemilihan kepala daerah dari pilkada langsung dan mengembalikannya menjadi sistem tidak langsung (dipilih oleh DPRD) sempat memanaskan atmosfir politik nasional. Pasalnya, publik mencurigai niat tersebut hanya penyaluran kepentingan politik sesaat bagi kelompok yang menamakan dirinya koalisi merah putih. Kepentingan politik tersebut diduga sebagai ekses kekalahan koalisi tersebut pada pilpres sehingga niat menghapus pilkada langsung dimaknai sebagai strategi untuk menghadang langkah pemerintahan Jokowi-JK di daerah. Kalkulasi terhadap komposisi legislatif yang didominasi oleh koalisi merah putih memang memungkinkan mereka untuk menguasai pemilihan kepala daerah.

Masuknya bingkai politik koalisi membuat persoalan pilkada cenderung menjadi sekadar konsumsi politik. Akibatnya, berbagai argumen yang disampaikan baik untuk menjelaskan alasan di balik niat penghapusan pilkada langsung maupun untuk mematahkan argumen tersebut miskin ideologi. Hal itu dapat dimaklumi karena beberapa partai yang sebelumnya menolak pilkada langsung, dalam bingkai politik koalisi tiba-tiba berubah menjadi pendukung fanatik pilkada langsung. Sebaliknya, partai yang sebelumnya mendukung pilkada langsung harus tiba-tiba menolaknya demi kepentingan koalisi. Filosofi pilkada langsung menjadi kabur.

Menariknya, tanpa landasan filosofis yang memayungi alur berpikir, apapun argumen yang mereka sampaikan dalam konteks mendukung dan menolak pilkada langsung, semuanya tampak meyakinkan dan seolah-olah demi kepentingan publik. Seluruh argumen didaku sebagai fakta. Bahwa pilkada langsung mengakibatkan maraknya politik uang, bahwa pilkada langsung memboroskan anggaran, bahwa pilkada langsung dianggap merusak tatanan sosial, semua dianggap sebagai fakta, meskipun semua hanyalah fenomena. Dengan gaya retoris, mereka meyakinkan publik bahwa apa yang diungkapkan adalah fakta.

Rasionalitas, Karakter, dan Demokrasi

Semua antropologi tentang manusia harus didasarkan pada pengakuan kodrat manusia sebagai makhluk rasional. Antropologi yang mengabaikan kodrat manusia sebagai pengguna akal sehat ini akan menuai kesia-siaan bagi manusia itu sendiri. Rasionalitas itu sendiri bersifat individual, pemikiran tidak boleh diwakilkan kepada siapapun di luar dirinya sendiri.

Rasionalitas diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kesesatan logika. Melalui rasionalitas misalnya kita akan bisa menelaah bahwa argumen pengandaian pemilihan kepala daerah oleh legislatif akan bisa menghasilkan kepala daerah yang baik terjebak dalam kesesatan berpikir. Logikanya seperti ini, pilkada langsung dianggap tidak baik karena menyuburkan politik uang dan pemilihan kepala daerah yang baik diharapkan terjadi melalui legislatif. Sementara, legislatif adalah hasil pilihan rakyat. Legislatif yang baik dihasilkan oleh rakyat yang baik. Jika rakyat sudah baik, maka permasalahan politik uang tidak ada. Fakta bahwa politik uang ada, membuat kita menyimpulkan bahwa rakyat belum baik. Rakyat yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan legislatif yang baik, dan legislatif yang tidak baik tidak mungkin juga menghasilkan kepala daerah yang baik. Jelas bahwa pengandaian pemilihan kepala daerah oleh legislatif bisa menghasilkan kepala daerah yang baik tidak logis, sebab pengandaian itu berakar pada asumsi rakyat yang memilih legislatif sudah baik, dan jika rakyat yang memilih legislatif dan kepala daerah itu sudah baik, maka masalah pilkada tidak ada dan sekaligus berarti bahwa penghapusan pilkada langsung tidak logis. Apabila kita cermat, sebetulnya banyak argumen dengan cacat ketidaklogisan seperti itu kita temukan, misalnya argumen tentang potensi korupsi yang mengatakan “bila legislatif korupsi, kita kan ada KPK, BPK, dan sebagainya yang akan menjerat legislatif yang korupsi”. Sesungguhnya, argumen itu terjebak pada logika berpikir yang sesat.

Pengakuan terhadap rasionalitas itu pulalah yang menjadi dasar pembentukan karakter. Demikian pentingnya aspek rasionalitas dalam pembentukan karakter sehingga tidak ada perbuatan yang pada dirinya sendiri adalah baik tanpa berpijak pada rasionalitas. Seseorang yang ‘berbuat baik’ tanpa pengetahuan bahwa perbuatan itu baik bukanlah perbuatan berkarakter.

Namun, rasionalitas tanpa tindakan berulang yang menjadi habitus tidak akan menghasilkan karakter. Untuk mengubah rasionalitas menjadi tindakan dibutuhkan kemauan. Kemauan dan tindakan yang berulang hingga menjadi kebiasaan yang didasarkan pada rasionalitas itulah karakter. Pembentukan karakter adalah penyesuaian tindakan dengan prinsip-prinsip yang rasional dan mensyaratkan adanya proses yang berulang. Selalu ada proses yang harus dilalui untuk berharap terjadinya perubahan. Berharap menuai, kita harus mengikuti prosesnya mulai dari menanam, memupuk, menyiangi dan suatu saat akan menuai. Dalam proses inilah dilatih dan dibentuk berbagai keutamaan: kesabaran, kejujuran, keberanian, kerendahan hati, keadilan, tanggung jawab dan sebagainya. Hanya orang yang tercemari oleh pikiran instanlah yang berpikir bahwa besok kita akan menuai dari apa yang kita tanam hari ini. Berharap demokrasi yang baru kita praktikkan selama lima belas tahun dapat membereskan semua kerusakan yang terjadi sebelumnya adalah pikiran yang ingin mencari jalan pintas dan tidak beda dengan para koruptor yang mencari jalan pintas menjadi kaya.

Pilkada langsung sebagai turunan demokrasi memberikan ruang bagi proses rasionalisasi individu. Sadar atau tidak, pilkada langsung menyediakan jalan untuk kebebasan berpikir individu. Bahwa proses berpikir tidak selalu menghasilkan produk yang benar, memang harus diakui. Ada kalanya kesadaran harus didahului oleh pengalaman pahit akibat ketidaksadaran, dan itu lazim terjadi di negara-negara yang baru belajar berdemokrasi. Namun, di antara semua sistem, hanya demokrasi yang menyediakan jalan memutar untuk kembali ke jalan yang benar melalui proses rasional.

Melalui telaah relasi antara rasionalitas, karakter, dan demokrasi tampak jelas benang merah yang menghubungkan antara demokrasi dan pembangunan karakter. Pembangunan demokrasi adalah proses pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945.

Investasi

Kiranya jelas bahwa permasalahan kompleks yang diderita bangsa ini adalah kegagalan pembangunan karakter. Karakter menjadi rel bagi tatanan sosial yang membuat lalu lintas sosial menjadi teratur. Kegagalan pembangunan karakter membuat tatanan menjadi rumit seperti benang kusut. Sayangnya, karakter adalah persoalan mental yang proses dan hasilnya tidak serta-merta. Perbuatan berkarakter dan tidak berkarakter hari ini tidak serta-merta menunjukkan kebaikan dan kerusakan yang diakibatkannya saat ini juga. Akibatnya, godaan oleh hasil-hasil yang instan lebih berdaya tarik dan kerap menyesatkan. Padahal, pembentukan karakter adalah pembentukan masa depan. Pembentukan karakter tidak pernah ditujukan hanya untuk kepentingan sesaat.

Dengan mengurai landasan filosofis pilkada langsung serta demokrasi dan karakter, maka seluruh argumen tentang biaya, teknis, dan dampak yang ditimbulkan harus tunduk pada logika fundamental ini. Demokrasi yang tidak lain adalah pendidikan karakter harus menjadi komitmen bersama dan biaya untuk itu harus dianggap sebagai investasi untuk masa depan negara ini sebagaimana pendidikan. Demokrasi yang sejatinya adalah pembangunan karakter, tidak beralasan jika dituduh menjadi penyebab kerusakan mental.

Melalui perjalanan ke dalam pemikiran filosofis tentang pilkada langsung, mata kita akan terbuka lebar bukan hanya untuk menyaksikan fenomena negatif di sekitar pilkada langsung, melainkan secara jujur melihat wajah positifnya. Investasi demokrasi harus menjadi komitmen bagi setiap individu, niscaya kita dan generasi penerus akan menerima buah manis dari investasi demokrasi kita. Salam KARAKTER***

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK)

Posted in OPINI and tagged , .