DILEMA

DILEMA

 

Oleh: Tiopan Parasian LG

Tiopan-2Manusia adalah mahkluk pemimpi. Dalam impiannya, ia membangun utopia, dunia yang adil, dunia yang makmur, dunia yang aman sentosa, dan dunia yang damai. Di dunia utopis, hampir tidak ada kejahatan. Bila karena sesuatu hal terjadi kejahatan, semua orang dengan mudah saling memaafkan sambil berkata, ”Maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat”. Ketika secara tak sengaja terjadi permusuhan, semua orang berkata, “Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.” Semua orang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kejujuran, keadilan, keberanian. Semua saling berempati dan tentu menjauhkan diri dari perbuatan menghina dan membenci sesamanya. Bila seseorang menghina yang lain, yang dihina bukannya balas membenci, melainkan merunjukkan rasa cinta yang besar. Di dunia utopia kekuasaan tidak ada, dan karena itu tidak ada hasrat mencarinya. Semua orang memiliki derajat yang sama.
Lepas dari impiannya, manusia adalah makhluk sosial yang berada di dunia nyata. Di dunia nyata, sejarah panjang manusia penuh dengan catatan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya, atau paling tidak manusia menganggap sesamanya sebagai serigala. Di dunia nyata, kesadaran dengan sendirinya adalah hal paling sulit ditemukan. Manusia di dunia nyata adalah makhluk yang lahir bersama kelemahannya yang memiliki kecenderungan memilih kesenangan saat ini meskipun sesaat dari pada kesenangan di masa depan sekalipun lebih nikmat. Untuk mendapatkan kesenangan sesaat itu, manusia harus memiliki kekuasaan, kekuasaan terhadap ekonomi, dan kekuasaan terhadap tubuh. Jadilah manusia yang memiliki nafsu primordial terhadap kekuasaan. Untuk memuaskan hasrat terhadap kekuasaan, manusia di dunia nyata lebih suka mengorbankan manusia lain. Di dunia nyata, alih-alih berempati, bersimpati pun hanya mungkin terjadi di balik dinding kepentingan.
Sadar bahwa dunia nyata bukanlah dunia impian, bahwa utopia hanyalah dunia harapan yang tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, manusia membangun jembatan penghubung dari dunia nyata ke dunia impian dengan membuat aturan dan perjanjian untuk mengekang nafsu primordialnya. Maka, lahirlah negara yang dalam bentuk modernnya diberi tugas sebagai penjamin tegaknya aturan dan perjanjian yang disebut sebagai hukum. Semakin tegak hukum, semakin dekatlah suatu negara menuju utopia. Meski bukan satu-satunya jalan menuju utopia, tetapi penegakan hukum adalah salah satu kunci menuju dunia utopis. Manusia yang berhasil menuju dunia utopis melampaui aturan dan perjanjian itu disebut manusia berkarakter.

JANJI DAN SIMALAKAMA

Kini, ujian pertama bagi keteguhan membangun karakter telah hadir. Dunia nyata menghadirkan ujian dari seorang penguji yang melakukan fornografi untuk memfitnah/menghina dengan mengedit foto Megawati (presiden ke lima Republik Indonesia) dengan Jokowi (presiden ke tujuh Republik Indonesia) menjadi foto tak senonoh lalu mengunggahnya di media sosial, suatu tindakan yang entah untuk tujuan apapun, orang sehat pasti menyebutnya tindakan barbar.

Namun, ternyata orang tidak sehat cukup banyak di dunia nyata. Media menyambut orang-orang tidak sehat itu dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi upaya penciptaan simulakra untuk membiaskan kebenaran dengan harapan orang-orang tidak sehat itu bisa mendatangkan uang banyak bagi media. Berbagai penggelembungkan wacana berlangsung demi tujuan politik dan demi uang. Pertama, menggelembungkan wacana untuk menggambarkan seolah-olah tokoh utama di balik penangkapan itu adalah Jokowi dan menggambarkannya sebagai sosok pendendam, sementara pelapor sejati yang merasa prihatin dengan karakter bangsa ini disembunyikan. Kedua, menggelembungkan wacana yang menggambarkan bahwa polisi seolah-olah mengambil muka sembari menyembunyikan bahwa laporan ke polisi sesungguhnya sudah lama. Ketiga, menggelembungkan wacana yang bertujuan untuk membelokkan persoalan hanya sebatas soal penghinaan, dengan sengaja menyembunyikan bahwa menghina dengan pornografi atau pornografi dengan menghina adalah serangan yang sangat serius terhadap hukum sekaligus terhadap karakter. Keempat, membangun wacana diskriminasi dengan menggambarkan upaya penegakan hukum hanya sekadar gambaran hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan menyembunyikan wacana bahwa penegakan hukum mengandung dimensi pembangunan karakter dengan tidak membedakan status dan strata. Penggelembungan itu semakin hebat ketika media menghadirkan seorang ibu yang menangis dan menyembah-nyembah untuk menggambarkan bahwa penegakan hukum akan bermakna tindakan diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan. Kelima dan paling memalukan adalah membangun wacana yang menggambarkan penegakan hukum adalah pengerdilan demokrasi seraya menyembunyikan bahwa kunci pembangunan demokrasi adalah penegakan hukum. Semua wacana yang dibangun mengaburkan persoalan inti, persoalan pembangunan karakter.

Demikian berkuasanya media, serta kehadiran Jokowi yang dipersepsi datang dari dunia utopis menghadirkan simalakama. Dunia utopis yang menganggap bahwa cinta yang menaklukkan kebencian akan menghasilkan cinta yang sangat besar. Maka, sebagian orang yang tidak bisa membedakan dunia utopis dengan dunia nyata mendorong Jokowi untuk menabur cinta dan melupakan bahwa di dunia nyata penuh dengan manusia yang tidak bisa memahami bahwa kejahatan terang-terangan ternyata malah dapat hadiah. Sungguh mulia, namun sekaligus membingungkan.
Masa Depan Pembangunan Karakter
Perjalanan ke negara utopis adalah persoalan karakter. Pembangunan karakter tidak cukup hanya dengan revolusi mental yang semu melainkan persistensi untuk mengubah mental dan menjadikan segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip menjadi pijakan bagi perilaku sosial. Karakter adalah kumpulan kebiasaan-kebiasaan baik yang berpijak pada rasionalitas, emosionalitas, dan spritualitas. Pembangunan karakter adalah pencerdasan ketiganya secara simultan, dan berlangsung secara evolusioner (saya tidak setuju dengan revolusi karakter, mental bisa berubah secara revolusioner, namun karakter hanya bisa berubah secara evolusioner melalui pembangunan karakter secara persistensi).
Dimensi penegakan hukum bukan semata-mata untuk tujuan menghadirkan efek jera, melainkan demi alasan rasionalitas, emosionalitas, dan spritualitas. Melalui penegakan hukum publik memaknai dan memahami secara rasional bahwa seorang pelanggar hukum niscaya mendapat hukuman. Melalui penegakan hukum, manusia secara emosional memiliki kemauan untuk menegakkan hukum dan selanjutnya melalui persistensi penegakan hukum manusia akan terlatih untuk menyadari bahwa hukum adalah hukum. Dengan demikian memaafkan pelanggar hukum akan menghadirkan kebingungan di masyarakat. Bila pelanggar hukum justru diganjar dengan hadiah, karakter apa yang bisa diharapkan terbangun?
Momentum
Ujian bagi Nawa Cita, khususnya pembangunan karakter harus dilalui dengan baik. Negara yang disepakati sebagai negara hukum mensyaratkan konsistensi penegakan hukum dan untuk itu keteguhan pada hukum harus berani melawan rezim wacana yang justru berpotensi menghambat pembangunan karakter. Sejatinya, persoalan ini menghadirkan momentum untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Menegakkan hukum adalah membangun karakter dan mengaburkannya adalah merusak karakter. Membebaskan hukuman terhadap pelaku kejahatan sekalipun diinginkan banyak orang adalah pelanggaran terhadap pembangunan karakter sekaligus pelanggaran terhadap Nawa cita.
Dalam konteks persoalan negara yang sangat besar, ujian pertama ini sesungguhnya adalah ujian kecil, namun mengirimkan sinyal tentang harapan pemenuhan janji dalam Nawa Cita. Lalu, bagaimana mungkin bisa melakukan hal-hal besar bila dalam ujian kecil saja tidak lulus? Semoga kali ini lulus. SALAM KARAKTER!

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK) dan aktivis pendidikan KARAKTER.

Posted in FILOSOFI, OPINI and tagged , .