DARI UN MENUJU KARAKTER

cropped-profil-23.jpgOleh:Tiopan Parasian LG*)

Tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMA dan SMK di beberapa provinsi akibat keterlambatan pendistribusian naskah soal segera bergulir menjadi masalah nasional. Tak tanggung-tanggung, presiden pun harus turun tangan menyelesaikan masalah itu. Meskipun tidak sampai memarahi, (Kompas, 17 April 2013) presiden memanggil menteri pendidikan dan kebudayaan dan menginstruksikan agar berkoordinasi dengan TNI dan Polri menuntaskan masalah UN itu. Kesan yang mencuat lewat pemanggilan itu adalah demikian pentingnya makna UN dan betapa gentingnya situasi negara akibat ketidakbecusan mengelola pelaksanaan UN. Pertanyaan curiga yang layak kita ajukan adalah ada apa dengan UN yang sebenarnya hanya menguji kemampuan kognitif siswa itu memiliki makna sedemikian penting?

Pendidikan Berkarakter

Layaknya seekor kupu-kupu yang indah terbentuk melalui proses panjang dari ulat yang mengalami metamorfosis, pohon rindang yang diawali dengan pembentukan akar yang kokoh, gedung tinggi menjulang diawali dengan pembangunan fundasi yang kuat, karakter terbangun melalui proses laten yang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal dan abadi. Menjadi pintar melalui belajar dengan tekun, menjadi terampil melalui berlatih dengan giat. Dihargai oleh orang lain melalui menghargai orang lain. Menjadi adil terbentuk melalui pembentukan empati. Ringkasnya, pendidikan karakter mencintai proses. Proses itulah yang membentuk karakter.
Begitu mudahnya memahami bahwa untuk pintar dan lulus UN, dengan materi ujian yang itu-itu saja, hanya perlu ketekunan belajar (moral knowing), namun begitu sulitnya untuk melakukannya (moral action). Untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan dibutuhkan proses emosional (moral feeling) untuk membentuk kemauan melakukan tindakan. Pendidikan berkarakter bertujuan untuk membangun proses itu sehingga menjadi karakter. Tugas seorang guru adalah mendampingi siswa, memberikan informasi dan inspirasi dan mengawal pembangunan karakter siswa.
Idealnya, pendidikan ditujukan untuk membangun kecerdasan emosional siswa sehingga memiliki kemauan belajar dan menemukan keterampilan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Ibarat seorang pelaut yang berpengalaman mengarungi gelombang di lautan, seorang siswa yang sudah terlatih menghadapi masalah ketika belajar akan terampil menghadapi gelombang kehidupan. Esensi pendidikan adalah proses pembelajaran itu sendiri dan pusatnya adalah kecerdasan emosi. Ujian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan emosi siswa terbangun. Hasil ujian yang tinggi, apalagi hanya ujian kognitif seperti UN, tidak bermakna apa-apa tanpa kecerdasan emosi, tetapi kecerdasan emosi dalam tataran ideal selalu diikuti oleh peningkatan kompetensi.
Dalam kerangka pendidikan nasional, ujian dilaksanakan secara nasional sebab pemerintah berkewajiban untuk membekali warganya keterampilan melalui pendidikan yang berkeadilan. Sejauh mana keadilan pendidikan itu diimplementasikan perlu diukur dengan UN. Di tataran ideal ini pula akan terpapar, bahwa UN seharusnya bukanlah ancaman dan hukuman bagi siswa dengan membuatnya sebagai penentu kelulusan melainkan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data bagi pemetaan keadilan pendidikan dan mengukur kompetensi negara dalam merealisasikan layanan pendidikan kepada warganya.
Bila ujian ternyata hanyalah suatu unsur dalam rangkaian proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung seumur hidup, makna belajar seharusnya mendominasi makna ujian. Peserta ujian tidak seharusnya terintimidasi menghadapi UN dan dengan berani menghadapinya sesuai keterampilan yang didapatkannya. Melalui paradigma pendidikan demikian akan terbentuk karakter: mandiri, berani, jujur, tekun, adil, kerja keras, dan berbagai karakter positif yang menyertainya.

Pendidikan tidak berkarakter.

Fenomena dan fakta di tataran realitas terkait dengan UN, kesan yang seolah by design adalah UN sebagai penentu masa depan siswa. Kesan itu diperkuat oleh sistem penerimaan siswa baru untuk jenjang lebih tinggi. Penerimaan siswa baru untuk SMP didasarkan pada nilai UN SD dan penerimaan siswa baru untuk SMA didasarkan pada nilai UN SMP, bahkan penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan nilai UN SMA/SMK. Dengan kesan UN sebagai penentu masa depan, menjadi sangat penting bagi seorang siswa yang walaupun sudah memilih menikah ketika berstatus sebagai siswa atau siswa yang kedapatan membawa narkoba pada saat UN berlangsung, masih harus diberikan kesempatan mengikuti UN sekalipun menabrak norma dan hukum. Bahkan bisa dipahami bila siswa yang tidak lulus UN memilih mengakhiri hidupnya. Dengan demikian pula menjadi dapat dimaklumi tindakan sekolah-sekolah yang secara terorganisir membocorkan jawaban UN kepada siswanya bukanlah ketidakadilan dan ketidakjujuran, melainkan tindakan penyelamatan masa depan manusia. Adalah suatu keuntungan, bukan ketidakadilan ketika seorang siswa bangun dari tidur tiba-tiba melihat di telepon genggamnya sudah terkirim kunci jawaban UN entah dari siapa.
Wacana yang paralel dengan paradigma tersebut adalah kesan bahwa UN sebagai puncak dari pembelajaran, belajar dapat dianggap tuntas ketika sudah lulus UN. Belajar untuk ujian. Belajar untuk kecerdasan intelektual. Kesan itu terlihat nyata melalui aktivitas yang dilakukan sekolah-sekolah untuk menghadapi UN. Sekitar satu semester menjelang UN, sekolah-sekolah sibuk melakukan persiapan UN. Alih-alih menyelesaikan materi yang belum selesai, guru-guru sibuk membahas soal-soal menghadapi UN. Tidak cukup dengan itu, sekolah juga melakukan tambahan belajar atau bekerja sama secara langsung atau tidak langsung dengan bimbingan belajar untuk persiapan UN. Pendidikan yang diterima siswa melalui kebijakan tersebut adalah bahwa pendidikan hanya perlu demi ujian dan karakter siswa yang niscaya mengikutinya adalah malas belajar.
Perilaku yang terbangun dari kesan terhadap UN dan implementasinya adalah kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan. Pendidikan menjadi panggung sandiwara yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan.
Membandingkan konsep ideal dan faktual dengan menyaksikan fenomena yang menyeruak dari dunia pendidikan terkait UN, sangat sulit dihindari untuk tiba pada kesimpulan yang sangat mengejutkan, bahwa pendidikan nasional saat ini adalah pendidikan tidak berkarakter. Di tengah harapan perbaikan karakter bangsa ini melalui diluncurkannya pendidikan karakter, justru UN melakukan pembusukan karakter dari dalam. Maka tidak mengherankan lagi mengapa persoalan karakter di negara ini tetap berlanjut meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya. Kebingungan kita selama ini tentang sulitnya memberantas korupsi, sulitnya memberantas peredaran narkoba, dan berbagai permasalahan lainnya telah terjawab. Pendidikan secara masif memproduksi perilaku tidak berkarakter.

Selubung Kekuasaan

Menariknya, penyelidikan terhadap paradigma pendidikan yang memaparkan hubungan antitesis antara ideal dan faktual itu sebagai pendidikan tidak berkarakter tentu bukanlah kesimpulan final. Mengingat bahwa kementerian pendidikan dan kebudayaan dipenuhi para pakar pendidikan, menarik kesimpulan bahwa pemerintah sengaja mengembangkan pendidikan tidak berkarakter karena tidak memahami pendidikan karakter jelas-jelas sangat tidak rasional. Namun, memahami pendidikan karakter tetapi menyelenggarakan pendidikan tidak berkarakter lebih tidak rasional lagi. Sama dengan tidak rasionalnya membangun gedung hanya untuk merobohkannya atau seorang ibu yang membunuh anak kandungnya.
Pada titik irasionalitas itulah muncul jawaban atas pertanyaan curiga di awal, mengapa UN sedemikian penting. Penyelidikan terhadap paradigma pendidikan menjadi pintu masuk untuk menguak selubung di mana berbagai hasrat berkuasa menyelinap. Pertempuran berbagai hasrat berkuasa itulah yang mengonstruksinya menjadi penting sekaligus menjadi irasional. UN telah menjadi selubung bagi perebutan kekuasaan, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Berbagai irasionalitas, berbagai keberatan masyarakat terhadap UN yang dijawab dengan berbagai upaya untuk tetap melanggengkan UN, termasuk wacana memperbanyak kode naskah soal, mempropagandakan penerapan barcode, juga dengan memaksakan UN sebagai salah satu unsur penentu kelulusan untuk jenjang pendidikan berikutnya adalah tanda dari hadirnya permainan kekuasaan itu.

Revolusi Pendidikan

Tidak perlu harus menjadi seorang filsuf untuk menggambarkan betapa rumitnya kondisi pendidikan nasional saat ini. Dalam kondisi dimana pagar sudah memakan tanaman, dimana serigala berbulu domba berbaur dalam kawanan domba, mencoba mengajukan solusi akan mensimplifikasi persoalan dan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Justru kebiasaan seperti itulah yang memberi sumbangan besar pada kerumitan pendidikan di negara ini.

Untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini dan menghentikan pembusukan karakter bangsa yang berkelanjutan, memang dibutuhkan semangat bersama untuk merevolusi pendidikan yang ditujukan terutama untuk menghentikan campur tangan politik dan kekuasaan dari dunia pendidikan. Di antara banyak sasaran yang harus direvolusi, salah satunya yang paling mendesak adalah penerapan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum yang miskin sosialisasi tetapi terkesan dipaksakan itu layak dicurigai penuh dengan campur tangan politik. Sayangnya, solusi untuk revolusi itu hanyalah jeritan di padang gurun, bila mana tidak muncul pemimpin berkarakter. Salam karakter!

Posted in OPINI and tagged , , , .