JURANG

Oleh: Ir. Tiopan Parasian LG, M.M.*

Konstelasi politik di negeri kita dipenuhi jurang. Jurang yang menganga antara harapan dengan realitas. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Rumitnya, di dalam jurang terdapat jurang antara konstelasi politik massa dengan pemerintah. Terbatasnya sumber daya politik massa membuat massa selalu terjebak pada politik infotainment (panas-panas tahi ayam) sementara besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah, membuatnya mampu menjalankan politik telenovela (mengulur-ulur waktu). Karakteristik politik massa yang demikian mengakibatkan pemerintah dengan mudahnya melakukan pengalihan isu yang berujung pada banyaknya aspirasi politik masyarakat yang “masuk angin”. Sebut saja  century gate sebagai contoh untuk menggambarkan rapuhnya posisi rakyat bila berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kasus yang sempat menjadi isu besar dan menyita perhatian itu pelan-pelan hilang ditelan bumi.

Setali tiga uang, dalam dunia pendidikan nasional, kerapuhan rakyat juga dapat terlihat secara kasat mata. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan berbagai kebijakan pendidikan nasional sangat minim. Berdasarkan pengamatan, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan hanya timbul pada saat pergantian tahun ajaran, saat dimana hampir seluruh masyarakat terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan. Setelah itu, wallahualam. Terkesan, aspirasi rakyat hanya sebagai kepanikan ekonomis, bukan kepedulian terhadap fundamental pendidikan.Penolakan dan tuntutan pembubaran sekolah dengan label SBI dan RSBI yang semula berhembus kuat, lama kelamaan tidak terdengar lagi gaungnya. Pemerintah jalan terus dan hingga sekarang SBI dan RSBI tetap berdiri kokoh.

Paradoks Parmenides

Tidak seorang pun yang tidak setuju bahwa inti pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan pendidikan. Bahkan para elit sering mengumandangkan pentingnya pendidikan. Tetapi, kenyataannya tidak banyak orang yang tertarik mengomentari masalah pendidikan, termasuk pakar pendidikan nasional dan media massa.

Menunggu Niat Baik

Sekolah bertaraf Internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) nyata-nyata membuat polarisasi rakyat dalam menerima pendidikan. Beberapa argumen yang melatarbelakangi pembentukan SBI dan RSBI adalah: Pertama, Argumentasi pembentukan SBI tidak kokoh. Perhatian kita tertuju pada diskriminasi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Logikanya, pembatalan UU BHP sekaligus juga berarti pembubaran SBI dan RSBI. Label SBI dan RSBI menghianati UU sisdiknas. Dengan memberikan pembedaan pelayanan pendidikan maka bermakna matinya kesetaraan rakyat. Tindakan memberikan jatah bagi golongan yang tidak mampu terkesan hanya akal-akalan saja yang bisa menimbulkan debat panjang. Kita tidak bisa menunggu lagi, bila kita ingin konsisten dengan UU Sisdiknas, inilah saat terbaik untuk membubarkan SBI dan RSBI.

* Penulis adalah mahasiswa S-3 Filsafat UI dan pendiri IndEC

Posted in OPINI and tagged .

Tinggalkan Balasan